Sampah Lebaran

 

Musim lebaran nih, pasti sampah menumpuk. Aku bingung mau membuangnya kemana. Biasanya sih Mas Untung, karyawan klinikku sekalian membawa sampah rumah tanggaku. Aku coba mengemasnya. 4 kantong besar, dan sedikit berbau dari jenis sampah yang organik. Duh, mau bawa pake motor, tidak cukup kapasitasnya, akhirnya kuputuskan membawanya menggunakan mobil. Eh, anak istri minta ikut. Akhirnya, semprot pewangi sana-sini. Jendela kubuka. 

"Mau buang sampah dimana nih? Pesarean Singkil?" tanyaku.

"Perumahan Pacul aja," ujar istriku.

Oke lah. Sesampai depan KODIM Pagongan, aku belok kanan, masuk ke Jalan Projo Sumarto I. Melewati Desa Kaligayam, dan Kaladawa. Sampai akhirnya pertigaan kecil sebelum SMP 3 Talang, aku ambil arah kiri menuju perumahan Mutiara Dika, Pacul. 

Kulihat pintu TPS sebelum perumahan Mutiara Dika terbuka. Ada 4 orang sedang mengurai sampah. Aku berhenti dan membawa bungkusan sampahku. Permisi untuk menitipkan sampahku disitu. Dan, ternyata, tidak boleh.

"Ini khusus untuk perumahan Mutiara Dika dan berbayar. Mas kalo mau membuang disana aja, sebelah SMP 3 Talang." ujar salah satu bapak yang masih mengenakan helm, dari atas tumpukan sampah.

"Boleh pak? membuang disana?" tanyaku.

"Boleh memang, sudah ada peruntukannya. Nanti juga ada yang mengangkut ke TPA," jawabnya.

Akhirnya aku masukkan kembali sampahku ke mobil dan putar balik. Kita akan menuju ke lapangan sebelah SMP 3 Talang. Sebuah lapangan yang lebar. Badan jalan sisi timur memanjang, terisi gundukan sampah. Sebagian terlihat menghitam berarang di permukaannya, dicoba untuk dibakar. Namun tak mungkin bisa, karena itu berisi organik juga. Tumpukan sampah itu terus mencari lahan baru, melebar menjorok ke sisi timur.

Beberapa artikel di media massa telah meliput tempat sampah ini. Warga pun turut prihatin. Namun memang tidak adanya pemisahan dari awal rumah tangga, adalah pemicu rentetan masalah ini. TPS, tempat penampungan sementara, idealnya memang sebuah tempat transit sementara bagi sampah untuk selanjutnya dikelola secara spesifik. Yang organik menuju prosesi kompos/ pemanfaatan budidaya magoot. Yang sampah non-organik menuju ke daur ulang dan kerajinan. Bahkan di Jepang lebih spesifik lagi, ada pengolahan sendiri untuk sampah besar seperti lemari dan ranjang, sampah keramik, B3, bahan berbahaya dan beracun, serta residu. Hanya sampah residu inilah yang idealnya bisa terus menuju TPA, tempat pemrosesan akhir. Tentu akan sangat ringan beban TPA jika hanya, sebut kira-kira 10% saja sampah dari rumah kita yang menuju kesana.

Namun seperti kebanyakan kota yang lain, kita masih belum punya tempat pengolahan sampah antara TPS dan TPA. Yang akhirnya semua sampah bercampur dan harus diangkut ke TPA. Oh, tentunya beban berat akan tertumpuk di akhir sana. Ini hanya memindah masalah dari rumah tangga, desa ke TPA sana. Entah sampai kapan TPA Penujah akan bertahan menampung segala jenis sampah. Suatu saat pasti akan ada batas overload. 

Rasa penasaranku belum tuntas. Usai membuang sampahku disitu, aku terus melaju menyisir jalan Projo Sumarto I ini ke arah Pacul, Cangkring dan Wangandawa. Baru 200 meter berjalan ke tenggara, badan jalan sisi selatan memanjang tumpukan sampah. Luar biasa, hingga jalan pun agak menyempit disini. Lagi-lagi, tak ada pemisahan antara sampah organik dan non-organik, membuat kapasitasnya memakan ruang begitu besar. Aku turun sejenak untuk memandangnya, melebar, meluber. 

Aku menggumam sejenak. Seandainya saja dari rumah tangga sudah ada pemilahan sampah organik-non organik pun, tapi jika di TPS tidak ada perlakuan khusus yang membedakan keduanya, ya sama saja. Lalu di level mana harus ada pengelolaan itu? Aku terus berdiskusi dengan anak istriku dalam mobil, sembari memutar kembali roda mobilku ke arah Desa Wangandawa. Di sebuah jembatan kecil, lagi-lagi, kulihat onggokan sampah menyebar berkerumun memusat di tepi jembatan. Berkarung-karung. Tak terurus.

Ini baru satu jalan yang aku sisir, Projo Sumarto I. Belum di area lain yang belum sempat aku lihat. Uh, ngeri. Kayaknya memang perlu, pengelolaan itu ada dari level terkecil, desa atau dukuh atau bahkan RW. Menggunakan teknologi sederhana yang mudah, murah. Sehingga beban untuk menemukan solusi ini tidak hanya ada pada pemerintah dengan mewajibkan pemerintah menyediakan rumah kompos, incinerator (mesin pembakar sampah suhu tinggi), mesin pencacah/ pemecah sampah organik dan non organik, dan solusi -solusi lain yang milyaran harganya.